04/02/2023
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Menkopolhukam Mahfud MD (foto: dok Kemenkopolhukam).

Klikpos.net/Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengkoreksi pemberian Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus perkosaan yang menimpa pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) oleh keempat rekan kerjanya.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam utas Twitter resminya, Senin 21 November 2022.

“Kita koreksi Polresta Bogor. Masak mempekosa ramai” perkaranya dihentikan dgn SP3. Apalagi hny dgn nikah pura”. Rapat uji perkara khusus di Polhukam (21/11/22) memutuskan kasus ini hrs diteruskan, tak bs ditutup dgn alasan yg di-cari” dan tak sesuai hukum, ujar Mahfud.

Lebih jauh dia menyebutkan, “Pemerkosaan biadab dan sdh cukup bukti tindak pidananya ini tak bs ditutup dgn alasan pencabutan laporan. Dlm hukum pidana yg bs dicabut dan menghentikan proses hukum itu “pengaduan”, bukan “laporan”. Harus dipahami ya: “Laporan” dan “Pengaduan” itu beda.”

Hrs diingat, penyelesaian dgn “restorative justice” (RJ) tak bs diberlakukan utk kejahatan serius. RJ hny utk delik aduan dan perkara ringan lain. Kalau korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dll itu tak bs pakai RJ. Kalau semua kejahatan bs pakai RJ maka bs kacau negara ini. Pahami🙏

Mahfud juga menandaskan, “Rakor di Polhukam (21/11/22) yg mengoreksi SP3 Polresta Bogor kemarin dihadiri oleh Kabareskrim POLRI, Pimpinan LPSK, Kem. UMKM, Kem. PPA, Kejaksaan Agung, dan Kompolnas. Semua sepakat, tak perlu Pra Peradilan, cukup dgn gelar perkara khusus: SP3 dicabut, perkara dilanjutkan,” tandas Mahfud 

Dalam hubungan itu, dikutip dari media Radar Bogor terbit 25 Oktober 2022, Polresta Bogor Kota melalui Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Dhoni Erwanto mengakui, pihaknya telah melakukan proses penyidikan atas laporan tersebut sesuai dengan surat perintah penyidikan pada 1 Januari 2020.

Baca Juga:  Berkah Ramadhan, PLN Gelar Promo Diskon Tambah Daya bagi Rumah Ibadah Semua Agama

Hasilnya, ditetapkan 4 orang tersangka atas kasus ini dan melakukan penahanan pada semua tersangka.

Namun, kata dia, pada 3 Maret 2020 korban atau pelapor membuat surat perjanjian bersama, antara pihaknya dengan pihak tersangka diiringi dengan melampirkan surat permohonan pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kapolresta Bogor Kota Up. Kasat Reskrim.

Dhoni menyebut, turut dilampirkan bukti kutipan akta nikah nomor 0238/066/III/2020 atas nama NDNC (korban) dengan ZPA (tersangka) serta melampirkan bukti foto nikah di KUA Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

Maka berdasarkan permohonan yang diajukan, penyidik Polresta Bogor Kota melakukan gelar perkara pada 16 Maret 2020 dengan kesimpulan menghentikan proses penyidikan.

“Penghentian penyidikan dilakukan dengan pertimbangan adanya pernikahan korban atas nama NDNC dengan ZPA (tersangka) pada 13 Maret 2020 dengan kutipan akta nikah nomor 0238/066/III/2020 yang tercatat di KUA Cilandak Kota Jakarta Selatan, serta perjanjian kedua belah pihak,” imbuhnya.

Keputusan Polresta Bogor yang mengeluarkan SP3 inilah yang kemudian dikoreksi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Diketahui, pegawai Kemenkop berinisial ND menjadi korban pemerkosaan keempat rekan kerjanya di salah satu Hotel di Kota Bogor pada tahun 2019 lalu. Keempat pelaku di antaranya ZPA (saat itu masih CPNS Kemenkop UKM), WH (PNS), ZF (honorer), dan NN (office boy).

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan pihak keluarga ke Polresta Bogor Kota pada Januari 2020. 

Kasus ini kembali mencuat setelah jadi perbincangan di media sosial usai media Konde.co merilis ulang kronologi peristiwa tersebut beserta perkembangannya pada Senin 24 Oktober 2022, yang ditulis berdasarkan diskusi oleh media Aktual.com pada Rabu (19/10). (Taufik BS/Adenan Manurung)