Klikpos.net/Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya menekankan enam hal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor Tahun 2021 yang dilaksanakan di Hotel Savero, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (28/6/2022).
Penguatan pemahaman bersama terkait kebijakan visi Pemkot Bogor dan visi BUMD.
Kemudian, tantangan keseimbangan antara profesionalitas dan pelayanan. Konsolidasi internal, salah satunya penempatan the right man on the right place, sinergitas BUMD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sinergitas antar BUMD yang lebih konkrit dan terakhir adalah semua mengarahkan energi yang ada untuk mendukung penyelesaian program-program prioritas jelang berakhirnya masa pemerintahan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakilnya Dedie A. Rachim.
Dari enam hal yang disampaikan, untuk visi baik dari Pemkot Bogor maupun BUMD diharapkan melalui forum rakor ini untuk disampaikan dan dapat dipahami secara bersama-sama agar saling bersinergi dan saling mendorong.
Sementara sinergitas dan dukungan dari OPD kepada BUMD menurut Bima Arya kurang maksimal. Di sisi lain BUMD sering memfasilitasi, diharapkan agar lebih dimaksimalkan juga.
“Melalui rakor ini diharapkan ada akselerasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penguatan BUMD di Kota Bogor ke depan. Enam hal yang saya sampaikan Insya Allah akan kita kuatkan bersama. Saya juga melihat beberapa target bisa dibantu atau disinergikan dengan BUMD Kota Bogor, diantaranya seperti ruang terbuka publik, kampung tematik atau yang lainnya. ” katanya.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menerangkan, rakor evaluasi kinerja BUMD Kota Bogor Tahun 2021 yang dilakukan secara tatap muka setelah sebagian besar BUMD telah melaksanakan audit laporan kinerjanya.
Disamping itu untuk memenuhi amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang diturunkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan BUMD.
“Tujuan utama rakor ini, bagian Perekonomian sebagai pembina teknis BUMD memfasilitasi ruang atau media bagi para direksi BUMD dan dewan pengawas untuk melaporkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Wali Kota Bogor, mulai dari target, capaian, kinerja 2021 atau juga capaian kinerja triwulan I tahun 2022,” jelasnya.
Permasalah-permasalahan dalam mencapai target yang dihadapi BUMD menjadi materi lain yang bisa disampaikan pengurus BUMD sehingga rakor tersebut diharapkan menjadi forum untuk memperoleh arahan untuk capaian kinerja atau strategi bisnis ke depan yang tentunya memerlukan penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Selain BUMD, rakor dihadiri perangkat daerah tertentu yang ada di lingkungan Pemkot Bogor yang secara tupoksi memiliki keterkaitan dengan pembinaan dan pelayanan BUMD.
Diantaranya Disdagin KUKM, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BKAD, Bappeda, Bagian Hukum dan HAM dan Inspektorat Kota Bogor.
Hadir narasumber yang memiliki kompetensi kebijakan BUMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memberikan informasi, khususnya kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan sebagai panduan teknis untuk akselerasi BUMD di Kota Bogor.
Selain itu ditandatangani kerja sama antara Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dengan CV Tons 2000 dan penandatangan MoU dengan PT GOTO (Gojek TokoPedia) TBK untuk pengembangan sektor transportasi publik di Kota Bogor. (Adenan Manurung)
