Peta pemekaran Bogor Barat (istimewa).
Klikpos.net – Hari ini, Selasa (24/9/2024) ribuan warga Bogor bakal menggelar aksi massa di Jalan Raya Dramaga, sekitaran depan kampus IPB University Dramaga Kabupaten Bogor.
Dari ajakan yang tersebar di medsos, aksi demo besar yang bakal digelar pagi hingga sore diikuti berbagai elemen masyarakat baik ulama, OKP, LSM, Ormas maupun mahasiswa yang berdomisili di wilayah Bogor Barat itu dilakukan untuk menuntut Presiden Jokowi mencabut moratorium secara parsial untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Barat.
Koordinator Aksi, Buchori Muslim menyebutkan, aksi tersebut melibatkan ulama dan tokoh di wilayah Bogor Barat.
Diprakirakan sekitar 2.000 ribu orang akan ambil bagian pada aksi Selasa 24 September 2024 itu.
“Untuk jadwalnya kita titik kumpul depan Kampus IPB, gerbang Bogor Barat,” kata Buchori Muslim, kepada media, belum lama ini.
Kapolsek Dramaga AKP Hartanto menyebutkan kemungkinan dilakukannya pengalihan arus lalulintas, baik dari arah Leuwiliang maupun dari arah Kota Bogor akibat aksi unjuk rasa tersebut.
“Untuk pengalihan arus, situasional, melihat kondisi di lapangan,” katanya kepada media, Senin (23/9/2024) malam.
Seiring dengan ada pula imbauan juga diberikan Biro Komunikasi IPB University kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
“Kami informasikan bahwa akan berlangsung Aksi Masyarakat Bogor Barat menuntut Pemekaran Kabupaten Bogor Barat pada Selasa, 24 September 2024 Pukul 09.00 – 18.00 WIB. Di depan Pintu II, Kampus IPB Darmaga engan Jumlah massa 300 orang,” kata Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti.
Untuk itu, kata dia, seluruh warga IPB yang akan beraktivitas di Kampus Darmaga diimbau dapat melakukan, mengantisipasi kemacetan sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
Menurut Buchori, aksi tersebut dilakukan mengingat penduduk Kabupaten Bogor sudah mencapai 5,7 juta yang terpadat se-Indonesia, sehingga perlu pemekaran wilayah.
“Aksi unjuk rasa ini kita sudah mendapatkan ijin dari Polres Bogor,” kata Buchori Muslim.
Sebagian tokoh di Bogor berpendapat pemekaran Kabupaten Bogor Barat dari Induk Kabupaten Bogor yang makin padat jumlah penduduknya mendesak untuk dilakukan.
Hanya saja maksud tersebut saat ini terkendala aturan moratorium daerah otonomi baru dari penerintah pusat.
Dalam hubungan ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin belum lama ini menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua.
“Jadi memang untuk daerah otonomi baru, ini masih moratorium. Jadi masih moratorium, yang minta itu bukan hanya di Kalimantan Barat, di banyak daerah, ratusan kabupaten/kota itu banyak yang minta,” tegas Wapres saat menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers usai meresmikan Pembukaan Silaturahmi Bisnis (Silabis) ke-14 Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), di Diamond Ballroom, Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/11/2022).
Dalam kesempatan itu Wapres juga menuturkan kebijakan moratorium pemekaran daerah ini diambil untuk mengevaluasi pelaksanaan pemekaran sebelumnya yang terkendala masalah DOB yang belum mandiri secara finansial.
“Banyak dulu yang dimekarkan itu ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung, belum mendukung,” ujarnya.
Disamping itu, menurut Wapres, saat ini Pemerintah Pusat sendiri juga tengah menghadapi masalah ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19 dan krisis global sehingga masih dilakukan, ”penataan-penataan, kecuali Papua,” jelasnya.
Wilayah Papua ini menjadi pengecualian, kata Wapres, karena memiliki wilayah yang sangat luas sehingga memerlukan pembagian wilayah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat.
Sebagian kalangan menyebutkan saat ini harus ada kesepakatan yang jelas antara DPR dan pemerintah soal moratorium, tidak hanya penyampaian lisan oleh presiden. (Adenan Manurung/ Taufik BS)
