23/05/2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 24 (Tangkap Layar YouTube/Sekertariat Presiden).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Klikpos.net/Jakarta – Kartu Prakerja Gelombang 24 dibuka hari ini, Kamis 17 Maret 2022 pada pukul 10.30 WIB.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekertariat Presiden pada Senin 14 Maret 2022.

“Kartu prakerja gelombang 24 akan dimulai pendaftaran pada 17 Maret 2022 Kamis pagi jam 10.30 WIB,” Ungkap Airlangga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurutnya, Program Kartu Prakerja gelombang 24 tersebut akan memprioritaskan bagi pekerja buruh yang telah di PHK dan pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19.

Selain itu pelaku usaha mikro dan kecil termasuk karyawan yang terdapak pandemi covid-19 juga diperbolehkan mendaftar.

Menko Perekonomian juga menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana untuk program Kartu Prakerja sebesar RP 11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022.

Baca Juga:  Bima Arya Tandatangani MoU Kolaborasi Penanganan Stunting dengan Sumedang

Airlangga Hartono menekankan pada Kartu Prakerja gelombang 24 ini menargetkan sebanyak 300.000 peserta.

Sementara itu pada penerimaan kartu prakerja gelombang 23 jumlah pesserta diterima sebanyak 500.000 peserta.

Dikutip dari laman prakerja.go.id, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta Kartu Prakerja Gelombang 24.

Pertama, peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 18 tahun.

Kedua, calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

Ketiga, peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat mengikuti program tersebut.

Keempat, calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi.

Kelima, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga petinggi perusahaan pelat merah yakni BUMN atau BUMD. (Taufik BS)