30/09/2026
IMG_20260930_050759
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Klikpos.net – Pesan Jokowi untuk Kader PSI, jangan hanya duduk di belakang meja, turunlah langsung ke tengah masyarakat.

Dengarkan aspirasi rakyat, pahami kebutuhan mereka, dan hadirkan kerja nyata yang bisa dirasakan. Terus semangat membangun kepengurusan PSI hingga tingkat desa, karena perjuangan politik harus dimulai dari dekat dengan rakyat.

Dan satu pesan yang tak kalah penting, Jokowi menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama PSI, apa pun dinamika dan polemik parliamentary threshold (PT) yang sedang ramai diperbincangkan.

Menurutnya, sekarang bukan waktunya takut, bukan waktunya mundur. Saatnya bergerak, mendengar, dan bekerja bersama rakyat.

Dia menambahkan, PSI harus tumbuh dari bawah, kuat bersama rakyat, dan terus berjuang untuk masa depan Indonesia.

Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperkuat struktur organisasi hingga tingkat terbawah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi daerah (rakorda) PSI Kabupaten Bekasi di Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Minggu (27/9/2026).

Dikatakan struktur PSI secara nasional saat ini telah mencapai 100% untuk DPW, 97% DPD, serta 85% DPC. PSI telah memiliki 6.199 DPC dari total 7.200 yang dibutuhkan.

Sementara struktur DPRT baru mencapai 24.900 dari kebutuhan 83.000 atau sekitar 30%. Jokowi meminta capaian tersebut dikejar hingga 100% pada akhir 2026.

Menurut Jokowi, kelengkapan struktur tersebut diperlukan untuk membangun mesin politik PSI yang dapat bekerja menjelang Pemilu 2029.

Selain mendorong penguatan struktur, Jokowi pada kesempatan itu juga kembali menunjukkan kartu anggota PSI yang disebut telah dimilikinya sejak 14 Oktober 2025.

Dia mengatakan kartu tersebut baru ditunjukkan di Bandung dan Bekasi karena menilai momentum politiknya sudah tepat.

Jokowi juga meminta kader tidak ragu menghadapi aturan parliamentary threshold yang nantinya ditetapkan pemerintah dan DPR. (Adenan Manurung)