Klikpos.net – Buntut heboh isu penangkapan pejabat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengamankan uang Rp1,5 miliar dalam operasi penyelidikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait terkait dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan siap naikkan ke tahap penyidikan.
“Betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Dikatakan, kegiatan penyelidikan itu menyangkut penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut.
Budi menuturkan, sejak Kamis malam telah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan naik ke tahap penyidikan. Hanya saja sejauh ini belum ditetapkan tersangka.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kehebohan terkait isu adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong, namun akui ada kegiatan di wilayah itu.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media, Kamis (20/8/2026).
“Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar,” ujar Budi.
Namun Budi menyebut bahwa KPK memiliki kegiatan lain di wilayah Kabupaten Bogor. Hanya saja dia enggan memerincinya
“Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada. Namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan,” kata dia.
Sebelumnya Cibinong heboh setelah santer kabar adanya OTT KPK di wilayah ini. Maklum sebelumnya Di wilyah Kab. Bogor telah beberapa kali terjadi operasi oleh KPK.
Isu OTT KPK kali ini menyangkut sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Konon ada 4 pejabat dan 2 oknum yang sejauh ini belum bisa dihubungi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Jatnika mengatakan, Pemkab Bogor masih memantau perkembangan isu tersebut dan belum menerima informasi resmi. (Aden/fik)
