Klikpos.net/Bekasi – Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mochtar Mohamad menilai koalisi tiga partai Golkar, PPP dan PAN yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu bukanlah koalisi soal Pilpres 2024, hanya alat bargaining politik di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi.
“Pertemuan ketum tiga partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal koalisi 2024. Padahal patut kita curigai bukan itu tujuan terbentuknya koalisi ini,” kata Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mochtar Mohamad di Bekasi, Sabtu 14 Mei 2022.
Diketahui, ketiga partai tersebut mendeklarasikan diri untuk bergabung membentuk poros koalisi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Kamis 12 April 2022.
Namun banyak pihak menyebut pernyataan dari ketiga pimpinan partai itu tak lebih dari sekadar kesepakatan lisan sebab tidak memiliki ikatan apapun, bahkan tanpa menyebut nama calon.
Mochtar Mohamad menduga koalisi itu lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi jadi melakukan reshufflee kabinet.
“Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut,” kata dia.
Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga partai tersebut tidak punya jagoan mumpuni untuk ditandingkan pada Pilpres.
Dari hasil survey terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga ketua umum partai Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah 1 persen.
Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa koalisi tiga partai bukanlah koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024.
Bahkan ia memprediksi kalau koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung mengingat tidak ada kandidat capres dari ketiga partai tersebut yang memiliki magnet atau perekat koalisi.
“Koalisi semacam ini tidak akan tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan,” kata dia.
Lebih jauh Mochtar menduga koalisi tersebut bisa saja tidak lolos mana kala dibawa ke mekanisme partai masing-masing lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai bersangkutan.
Bahkan ketua-ketua umum masing-masing partai berpotensi dilesengerkan sebelum pemilu jika langkah-langkah yang mereka ambil membahayakan partai.
“Risikonya masing-masing ketua umum partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024 karena bisa merugikan perolehan suara partai,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyinggung bahwa koalisi tiga partai semata-mata gerbong kosong sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar partainya.
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan misalnya, jadi salah figur digemari pemilih tiga partai tersebut.
Survey Charta Politika menyebut 26,8 persen pemilih Golkar, 16,7 persen pemilih PAN DAN 12 persen pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo.
Sementara 24,1 pesen pemilih Golkar, 38,9 persen pemilih PAN, 24,0 persen pemilih PPP memilih menjatuhkan pilihan politiknya ke Anies Baswedan.
“Kalau melihat data survei carta politika tanggal 10 s/d 17 April 2022, pereperensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan,” tandasnya.
Kembali soal koalisi tiga partai, bisa saja lahir atas sepengetahuan Jokowi. Apalagi koalisi ini lahir dari koalisi besar pemerintah. Jika itu yang terjadi maka bisa saja hal ini dimainkan oleh satu anggota kabinet Jokowi.
Namun jika tidak diketahui, maka pantas bagi Jokowi mereshuffle para pembantunya dalam hal ini menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.
“Pantas mereka direshuffle karena persoalan ekonomi bangsa merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi,” kata dia.
Dia menambahkan, seharusnya kabinet Jokowi fokus mengatasi masalah ekonomi.
Mengacu pada data survey, ada tiga persoalan besar yang harus diatasi di antaranya, masaalah kenaikan harga bahan pokok sampai 47,6 %, kemiskinan 22,1 %, pengangguran 11,1 %.
“Sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan bahan Pokok 97 %.
Data ini menjadi peringatan kepada kabinet jokowi agar hati-hati menghadapi turbulensi politik kalau tidak fokus mengatasinya,” tandasnya.
Munculnya koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar pemerintah juga menunjukan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi dan ini merugikan pemerintah.
“Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak PD menghadapi Pileg dan Pilpres,” pungkasnya. (Taufik BS)
