07/02/2023
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

H. Mochtar Mohamad (kiri) mendampingi Hj. Megawati Sukarno Putri dan Pramono Anum saat kunjungan ke Bekasi.

Klikpos.net/Jakarta – Reshuffle Kabinet Jokowi tinggal menghitung hari menyusul dinamika politik yang terus memanas menjelang Pemilu 2024.

“Rencana (reshuffle-red) selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Presiden Jokowi saat meninjau Proyek Kereta Cepat di Tegal Luar, Jabar, Kamis 13 Oktober 2022 lalu

Mencermati kalimat tersebut Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Mochtar Mohamad menilai tinggal menunggu waktu tepat pelaksanaan reshuffle kabinet.

Hal tersebut, kata dia, ditambah adanya deklarasi Nasdem untuk Capres 2024  pada 3 Oktober 2022 lalu yang terkesan tidak mengindahkan arahan Jokowi ojo kesusu.

Belum lagi secara etika politik deklarasi capres itu terkesan melawan Koalisi Indonesia Maju. Padahal Partai Nasdem termasuk dalam koalisi tersebut.

Diketahui, tiga kader Nasdem di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

“Akan lebih elegan kalau mundur dulu dari Kabinet Jokowi baru buat koalisi untuk memenuhi presidential threshold 20% terus deklarasi Capres 2024,” kata Mochtar Mohamad kepada Klikpos di Jakarta, Senin 17 Oktober 2022.

Lebih jauh Mochtar berharap reshuffle kali ini memperkuat Kabinet Jokowi dalam menghadapi krisis ekonomi global dan Pemilu 2024.

“Untuk itu perlu diperkuat kedaulatan politik kabinet dengan  memperbesar koalisi dan menempatkan seluruh wakil menteri dari unsur parpol kaalisi,” tandasnya.

Dari unsur Kepala daerah yang berhasil, kata dia, patut dipertimbangkan untuk masuk Kabinet seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil memperkuat aseptabilitas publik dan menahan trend turun kepuasan publik terhadap lembaga/repartemen yang kinerjanya menurun.

Baca Juga:  Konsep Trisakti Bung Karno Bisa Antarkan Indonesia Emas 2045 

Menurut Mochtar Mohamad, turunnya kepercayaan publik terhadap polisi perlu mendapat perhatian khusus mengingat survei Charta Politika pada 3 sd 13 September 2022 turun 15 % kepuasan publik terhadap lembaga Kepolisian.

Hasil survei itu, kata dia, kasus polisi tembak polisi Ferdy Sambo 91,4 % publik mengetahui, 62,4 % publik mengatakan tidak transparan. Belum soal keterlibatan judi online dan narkoba, publik mengetahui 61,4%.

Survei ini dilakukan sebelum kasus Kapolda Sumbar/Jatim Irjen Tedy Minahasa tertangkap kasus narkoba kemarin.

“Dari situasi ini perlu status darurat melawan  narkoba dan judi, Negara Melawan Narkoba dan Judi. Sebaiknya reshuffle ini secepatnya dilaksanakan dalam bulan Oktober ini agar kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi yang turun ke 63,5 %bisa kembali seperti survei bulan Juni 2022 sebesar  68,4% dan survei Januari 2022  sebesar 71,7%,” tandas Mochtar. (Taufik BS)