28/09/2022
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Klikpos.net/Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang juga Ketua Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (7/9/2022).

Dalam rakor yang dihadiri perangkat daerah terkait dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Sekda menyampaikan pola penanganan inflasi di daerah dampak dari kenaikan harga BBM, serupa dengan penanganan pandemi Covid-19 dengan evaluasi yang dilaksanakan secara reguler, mulai dari daerah hingga pusat.

“Ada dua hal yang akan kita tangani yaitu mencari penyebab untuk kemudian memperbaiki dan menurunkan angka inflasi di Kota Bogor dan kedua adalah dampaknya. Jangan sampai treatment yang kita lakukan salah,” kata Syarifah.

Kepada perangkat daerah terkait Syarifah meminta untuk merumuskan dan mempersiapkan rencana aksi dan langkah-langkah. Diantaranya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) agar menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumahnya menanam komoditas yang dibutuhkan, sehingga akan mengurangi biaya.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DinKUKM Dagin) akan melaksanakan operasi pasar guna pengendalian, Dinas Perhubungan (Dishub) akan mendata pengemudi angkutan umum maupun online asal Kota Bogor yang terdampak dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diminta untuk berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum, untuk menghadapi dampaknya akan melibatkan jajaran Forkopimda Kota Bogor.

Rapat penanganan inflasi kata dia, akan dilaksanakan secara intensif seperti halnya penanganan pandemi Covid-19. Secara nasional inflasi Indonesia ada di angka 4,7. Artinya masih terkendali. Namun yang perlu diwaspadai adalah efek global, seperti negara Turki yang tingkat inflasinya sebesar 70 persen.

Baca Juga:  Hari Koperasi Nasional ke-75, Bima Arya Tekankan Lima Hal Ini

“Ini yang dijaga dan diusahakan, salah satunya dengan menggalakkan produksi lokal karena lebih menghemat devisa,” ungkapnya.

Kepala BPS Kota Bogor, Daryanto menyampaikan paparan terkait inflasi dan deflasi Kota Bogor dan daerah lain di Jawa Barat secara umum dalam beberapa tahun ke belakang sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat diketahui secara detail dan diharapkan membantu dalam pengambilan kebijakan agar penanganan sesuai.

Selain Dishub, DinKUKM Dagin, BKAD, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Bagian PBJ dan Bagian Ekonomi Setda Kota Bogor, rakor dihadiri perwakilan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. (Adenan Manurung)