Klikpos.net-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Sekretaris Jenderalnya, Arsul Sani, tidak setuju ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi lima persen, sebagaimana usulan PDI Perjuangan dalam Rakernas I. Arsul mengatakan, ambang batas empat persen sudah tepat.
“PPP melihat bahwa ambang batas 4 persen yang ada saat ini sudah cukup ideal,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Ia beralasan jika ambang batas dinaikkan, maka makin banyak suara yang terbuang. “Nah, ketika dia ikut pemilu kemudian ambang batasnya tinggi padahal dia juga punya suara yang subtansial, maka berarti akan lebih banyak lagi suara-suara yang tidak terwakili di parlemen akibat tingginya abang batas,” jelasnya.
Meski demikian, kata dia, PPP menghormati usulan PDIP terkait ambang batas. “Kita hormatilah keputusan rakernasnya PDIP, tapi PPP juga yakin bahwa teman-teman PDIP itu juga punya semangat gotong royong bersama membangun negeri ini. Jadi pasti tentu 5 persen itu bukan harga mati kita punya keyakinan itu,” ucapnya.
Sementara itu PKS menjadi salah satu partai yang sependapat dengan usulan PDI P. Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, angka kenaikan PT sebesar 5 persen, masih wajar sehingga tak masalah jika nantinya itu diterapkan
“PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual. Kemarin itu kan 4 persen, saya kira kalau kenaikan 4,5 persen, 5 persen itu wajar kenaikannya,” kata Jazuli di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.
Namun ia menandaskan, jika angka yang ditetapkan lebih dari itu maka dikhawatirkan akan banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia. “Kalau terlalu tinggi nanti masalah, ada suara rakyat yang mubazir kan. Jadi, kalau angkanya lima persen itu wajarlah,” ujar Jazuli.
Meski begitu, perlu ada kajian terlebih dahulu untuk menaikkan angka ambang batas tersebut. Jangan sampai justru rencana ini membuat banyak suara rakyat terbuang sia-sia. (02)
Sumber: Liputan6.com, vivanews.com
